Budak – Budak Kolonial Atau Pejabat

Orang-orang Asli Papua yang menjadi pejabat diberbagai tingkatan, baik eksekutif,legislatif dan beberapa orang di yudikatif sesungguhnya belum menyadari diri mereka sendiri. Mereka hanya dijadikan tameng atau topeng atau lebih tepat adalah budak-budak bangsa kolonial. Keberadaan orang-orang asli Papua sebagai budak-budak bangsa kolonial belum pernah membawah manfaat bagi orang-orang asli Papua. Mereka-mereka ini menjadi Gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Bupati dan wakil bupati, Ketua DPRD/P, wakil dan Anggota DPRD/P Jakarata.

Mereka tidak menyadari bahwa waktu mereka,tenaga mereka,uang mereka,pikiran mereka terbuan dipasawat, dihotel di Jakarta,pertemuan-pertemuan di Jakarta. Mereka tidak ada waktu untuk melakukan kunjuangan pelayanan ke kampung-kampung untuk melihat kondisi kesehatan dan kehidupan taraf ekonomi serta pendidikan masyarakat yang menjadi tugas dan tangung jawab utama mereka. Terjadi pembiaraan dan pengabaian dalam kehidupan yang memprihatinkan. Ironis benar, pejabat-pejabat orang-oran asli Papua benar-benar menjadi bagian dari orang-orang Melayu, Indonesia yang menindas, memperbudak, dan memusnahkan orang-orang asli Papua dengan berbagai bentuk program penipuan, pembohongan, diskriminatif dan eksploitatif di tanah Papua.

Pelanggaran Hak Asasi Orang Papua Dalam Hak Harta Benda

Yang dimasud harta benda itu adalah kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Perut Bumi Papua, tanah Papua, Gunung Papua, pohon-pohon Papua, rotan-rotan di hutan Papua, ikan-ikan dan buaya-buaya di dalam air Papua. Tanah orang Papua yang dirampas atas nama pembangunan nasional dengan program “TRANSMIGRASI”. Atau pemindahan kelebihan penduduk orang indonesia ke tanah Papua. Orang-orang Melanesia di Papua Barat sudah kehilanan banyak tanah dan seluruh yang ada diatas dan di dalamnya. Orang Papua telah menjadi (homeless) yang tidak memiliki apa-apa lagi.

Dikemudian hari orang Papua sadar atau tidak sadar, jika keadaan ini berlanjut maka 20 sampai 50 tahun ke depan bangsa Papua nasibnya tidak jauh berbeda atau lebih buruk dari pengemis-pengemis di emperan jalan dan dibawah kolong jembatan di Pualau Jawa, sulawesi dan Kota besar lainnya di dunia.

Jika orang Papua harus menjadi tuan di negeri mereka maka sepatutnya, atau selayaknya roda perekonomian dari tingkat menengah sampai tingkat tinggi paling tidak 75% dikendalikan dan dikuasai oleh bangsa Papua, bukan saudara-saudara kita dari Sumatera, Jawa dan Sulawesi diatas tanah Papua dari Sorong sampai dengan Merauke. Ada dua hal yang dapat kita kritisi disini yang seharusnya pengusaha dan pemerintah lakukan terhadap bangsa Papua bagian dari NKRI dan di atas tanah yang diklaim NKRI sebagai wilayahnya dalam berbagai lapangan usaha yang dikelolah oleh swasta atau pemerintah.

Jika bangsa Papua dapat menguasai roda ekonomi di seluruh dataran papua

Roda ekonomi yang fital seperti pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan bangunan di toko-toko seperti di sepanjang Jl. Percetakan Jayapura, sepanjang Jl. Ahmad Yani, sepanjang Jl. Kelapa Dua Entrop, sepanjang Jl. Abe-jayapura, sepanjang Jl.Abe-sentani di kota Jayapura dalam dunia usaha seperti yang kita saksikan dikelolah oleh saudara-saudara kita dari luar Papua itu sepatutnya dikuasai oleh Bangsa Papua. Sayangnya, bangsa Papua tidak dididik, tidak diberdayakan, tidak diasah skillnya sehingga bangsa Papua dapat menjadi konsumen terbesar di Papua sementara oran lain yang memperoleh pendapatan cukup tinggi (high income) dari usaha-usaha tersebut.

Dalam perusahan-perusahan besar milik asing maupun, milik swasta dalam negeri, BUMD dan BUMN pemimpin atau pengambil kebijakan (policy) bukan bangsa Papua melainkan suku bangsa atau etnis lain pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua. Kalaupun ada orang Papua yang bekerja di sana jumlahnya tidak seberapa dari Populasi penduduk asli Papua hanya satu jutaan ini. Jika demikian dapat anda bayangkan apa nasib mereka nanti 20 atau 50 tahun yang akan datang? Paling tidak mereka menjadi masyarakat Marjinal, menjadi orang Pinggiran, menjadi penonton diatas tanah airnya sendiri. Kesejahteraan suatu suku bangsa atau etnis dapat diukur dengan tinkat pendapatan perorangan atau tingkat pendapatan satu keluarga sesuai dengan stardar upah minimum regional. Atau lebih, dalam rangka menjamin kebutuhan keluarga akan pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang baik. Namun hal itu dapat dijumpai hanya sedikit orang Papua yang barangkali menikmati apa yang disebut dengan kesejahteraan ekonomi menengah dan ekonomi tinggi. Dalam pengertian kualitas harapan hidup dan juga yang juga berpengaruh pada tingkat harapan hidup yang tinggi dimanan orang berkecukupan mempunyai peluang menjaga kesehatan mereka lebih baik daripada yang orang miskin.

Contoh kasus, ada seorang wanita pedalaman yang sedang kuliah disalah satu kampus di kota Jayapura, dia sakit yang cukup serius oleh karena itu dia dinawah oleh teman-temannya ke rumah sakit Abepura untuk diperiksa. Sesudah dokter memeriksa di ruang UGD (unit gawat darurat) dia dinyatakan tidak bisa dirawat di Rumah sakit ini oleh karena penyakitnya tidak dapat ditemukan. Lalu dengan mudah saja sang dokter berkata mungkin ini buatan orang. Teman-temannya langsung percaya begitu saja oleh karena kalimat itu datang dari dokter pada waktu itu, sehingga yang bersangkutan dibwah pulang ke rumah. Ini adalah salah satu contoh bahwa yang layak mnedapat perawatan yang baik di Papua adalah orang-orang yang tingkat pendapatannya lebih tinggi dari masyarakat biasa.

Pemekaran Propivinsi Dan Kabupaten Adalah Alat Provokasi Orang Indonesia

Pemikiran dan gaya lain yang perlu dikritisi adalah pembentukan provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dan beberapa Kabupaten adalah alat provokasi orang Indonesia. Ini potensi konflik sangat subur bagi orang Papua yang pro-pemekaran dan yang kontra-pemekaran. Tetapi, atas berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga semua upaya, siasat dan provokasi itu dikelolah, dikawal dengan baik supaya semua permasalahan penderitaan, cucuran darah dan tetesan air mata umat Tuhan di Tanah Papua selama 43 tahun dapat diatasi dengan bermartabat dan manusiawi oleh orang-orang Papua sendiri.

Disadur dari : Deiyai/Socrates Sofyan Yoman

PRESS RELEASE
EKNAS FRONT PEPERE PAPUA BARAT

Program pembasmian etnis bangsa Papua oleh negara indonesia melalui kaki tangan besinya, seperti TNI dan Polri terus berlanjut. Mesin-mesin pembatai sudah dan sedang bergerak maju mundur, rudal-rudal pembantai sudah dan sedang diluncurkan disegalah pelosok tanah Papua Barat. Singa mengaung-ngaung mencari mangsa untuk dimangsa; serigala beterbangan kian kemari menghabiskan etnis bangsa Papua Barat.

Salah satu upaya pembasmian orang Papua yang sedang dipraktekan adalah operasi gabungan TNI dan POLRI yang sedang digencarkan di Distrik Tingginambut. Operasi ini tidak hanya ditujukan kepada pimpinan Panglima Jendral Goliat Tabuni, tetapi juga terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya. Lebih lanjut khusus rakyat sipil yang mendiami di wilayah Distrik Tingginambut menjadi sasaran operasi gabungan TNI dan POLRI.

Setelah menyapuh rata beberapa kampung di distrik tingginambut di kabupaten puncak jaya, senin tanggal, 17 mei 2010 operasi tumpas di lakukan di wilayah Yambi. Media massa catak maupun elektronik melansir bahwa pada pukul 12.30 WPB telah terjadi penembakan terhadap salah seorang warga sipil,yang bernama: Werius Telenggen yang adalah salah seorang DPO pada kasus penembakan terhadap dua orang karyawan PT. Modern oleh orang tidak kenal pada beberapa waktu lalu di jalan menuju distrik mewoluk kabupaten puncak jaya.Almarhum di tembak secara tidak bermanusiawi dikediamanya di kampung yambi distrik tingginambut.

Pertanyanya: Apakah Werius Telenggen adalah pelaku, maka harus di tembak mati.Apakah yang di kategorikan dalam DPO itu benar-benar pelaku yang menewaskan dua orang karyawan PT. Modern.Pertanyaan lanjutan; hukum manakah yang di terapkan oleh Negara Indonesia? Apakah hukum rimba, apakah hukum kanibal? Apakah hukum diktator?
Tindakan TNI dan POLRI dalam menembak Werius Telenggen adalah menggunakan hukum rimba; menggunakan hukum kanibal; menggunakan hukum diktator. Jika demikin, slpgan Negara Indoneia adalah Negara hukum dapat pertanyakan dan slogan itu perlu di tinjau kembali, apakah layak dipertahankan atau tidak. Apakah tindakan represi dan penyerangan (operasi militer) yang di kedepankan selama ini adalah menggunakan pendekatan hukum negatif, atau pendekatan hukum rimba.

Yang namanya Negara hukum, Yang kami ketahui adalah bahwa dalam segalah tindakannya mengedepankan upaya hukum, bukan membunuh, bukan menembak, bukan menculik, bukan menyiksa dan bukan meneror. Pembuktian pelangaran peraturan (hukum) yang di lakukan oleh seseorang, bukan ditentukan oleh polisi,bukan ditentukan oleh juga TNI, bukan ditentukan pula oleh jaksa, akan tetapi pembuktian suatu pelangaran kejahatan terjadi dalam proses hukum di meja pengadilan. Jika hakim meyakini bahwa yang bersangkutan melakukan planggaran terhadap peraturan tertentu, maka hanya hakimlah yang menjatukan hukum, bukan main hakim sendiri, apalagi menembak mati seseorang yang belum tentu bersalah.

Dalam pengambilan keputusan hakim pun terkadang menghukum orang yang tak bersalah. Fakta membuktikan bahwa hakim di Indonesia tidak independen. Mereka dapa dikendalikan oleh system Negara; atau dikendalikan oleh uang (KUHP : Kasi Uang Habis Perkara) dengan demikian, fonis yang dijatuhkan oelh hakim pun dapat dipertanyakan : apakah dapat dibayar? Apakah dapat ditekan? Apakah difonis dengan kehendak bebas sesuai keyakinannya.

Adalah tidak dapat dibenarkan TNI dan POLRI menembak mati seseorang hanya dengan berasumsi bahwa yang bersangkutanlah adalah pelaku kejahatan. Jika asumsi atau pengandaian, atau prasangka dikedepankan dalam menangani kasus tertentu, maka apalah artinya slogn Negara Hukum itu; maka apalah artinya adanya polisi, jaksa dan hakim untuk memproses suatu masalah (pelanggaran). Jika tindakan represi dan operasi militer yang dikedepankan dalam menangani kasus tertentu, maka apalah artinya hukum di Indonesia; apalah artinya kitab undang-undang hukum pidana dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Apakah seseorang yang dianggap atau diduga pelaku harus ditembak mati. Misalnya, penenbakan terhadap werius Telenggen, pada beberapa bagian tubuh korban telah dikuliti, diiris, dan ditusuk dengan benda tajam keras. Jika dalam penegakkan hukum di Indonesia inilah yang dikedepankan, maka pertanyaannya adalah : dimanakah rasa kemanusiaan yang adil dan beradap itu, dimanakah keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu, tindakan TNI dan POLRI ini dapat dikategorikan kedalam pelanggaran berat HAM.
Terlepas dari semua praduga (prasangka) bahwa: apakah Werius Telenggen adalah pelaku penembakan, atau apakah Werius Telenggen adalah anggota TPN, atau apakah rakyat biasa yang melakukan kriminal; tetapi camkanlah bahwa Werius Telenggen adalah seorang manusia yang memiliki hak yang tak dapat dicabut oleh siapapun dan oleh kekuatan apapun. Itulah hak asai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang merupakan pemberian Tuhan yang tak dapat diganggu atau dicabut oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun.

Kita bayangkan almahrum yang ditembak mati dengan tidak bermanusiawi itu dijemput di RSUD oleh para Pendeta dan Mahasiswa sekolah alkitab, beserta masyarakat sipil setempat dengan ratap tangis. Jenasanya dibawah ke aula GIDI Mulia dan dimakamkan di komplek aula GIDI pada jam 15:00 WPB pada tanggal 18 Mei 2010. Gereja Papua menangis, alam raya Papua meratap, akar rumput Papua sangat berduka yang mendalam karena almarhum dibunu dengan tidak bermanusiawi oleh kaki tangan neo-kolonial Indonesia.
Banyak rakyat sipil dibantai oleh kekuatan negara di Puncak Jaya, lebih khusus di Distri Tingginambut. Werius Telenggen adalah sala satu dari ribuan orang Papua yang di bantai di puncak jaya, lebih khusus di distrik Tingginambut akibat represi dan operasi militer. TNI dan POLRI hanya mempublikasikan. Kenapa hanya Werius Telenggen saja dipublikasikan oleh TNI dan POLRI yang dilansir dipelbagai media massa? Jawabannya : karena werius adalah DPO yang di duga menembak dua karyawan PT. Modern yang menurut prasangka TNI dan POLRI yang dinyatakan oleh Kombes Agus Riyanto (Kabid HUMAS Polda Papua) yang dimuat di cepos, ia adalah komandan regu OPM di wilayah Yambi dan pelaku positif penembakan tiga karyawan yang meninggal dunia. Adakah proses upayah hukum yang ditempuhlah, akhirnya werius Telenggen dinyatakan sebgai sala satu pelaku penembaka, maka ia pantas ditembak mati dengan cara yang tidak bermanusiawi? Inilah hukum rimba diperlakukan, alias hukum kanibal yang dipraktekan.

Publikasi besar-besaran yang dilakukan oleh TNI dan POLRI melalui media massa cetak maupun elektronik terkait penembakan Werius hanya untuk mencapai dua kepentingan yakni : pertama, adalah suatu upayah untuk menyembuyikan operasi militer gabungan TNI dan POLRI di Puncak Jaya, lebih khusus distrik tingginambut yang menyapuh bersih beberapa kampung, dimana ternak, rumah-rumah dan tanaman mereka dibasmi, dibunuh dan dibakar; serta rakyat sipil ditembak mati dan diusir dari kampung halamannya; kedua, adalah cara mereka untuk menyatakan kepada publik bahwa TNI dan POLRI mapuh menembak mati DPO dugaan penembakan terhadap dua karyawan PT. Modern yang menurut dugaan TNI-POLRI adalah anggota TPN.

Terkait komentar KABID HUMAS POLDA Papua (Kombes Agus Ryanto) yang dilansir beberapa media, seperti cepos dan papua pos tertanggal 19 Maret 2010 bahwa “situasi puncak jaya kondusif” adalah suatu kebohongan publik. Karena di puncak jaya, lebih khusus distrik tingginambut berada dibawa tekanan represi militer. Masyarakat sipil pada umumnya di puncak jaya, lebih khusus di distri tingginambut sedang berada dalam ancaman dantekanan, singkatnya rakyat sipil berada dalam keadaan terdesak dan terancam haka-hak dasarnya, terlebih hak hidupnya, maka TNI dan POLRI identik dengan pakar makan tanaman; itu artinya: bukan sebagai pelindung, bukan lagi penggayom, tetapi perusak, peneror, penyiksa, pemerkosa, pembunuh dan pemeras.

Mengikat puncak jaya, lebih khusus di distrik tingginambut rakyat sipil berada dalam bahaya ancaman dan tekanan, terlebih hak hidupnya semakin terancam, maka kami menyatakan dengan tegas bahwa: (1). operasi militer yang mengorbankan rakyat sipil tak dapat dibenarkan, maka segerah hentikan operasi militer dan menarik pasukan TNI dan POLRI dari wilayah distrik tinggimbut (2). Mendesak DPRP pada hari senin, tanggal 24 Mei segera memfasilitasi AUDIENSI dengan KAPOLDA dan PANGDAM XVII cenderawasih dengan melibatkan MRP, pemda puncak jaya; pemda provinsi; toko agama, LSM toko masyarakat, toko pemuda, toko mahasiswa, toko perempuan dan aparat TNI, POLRI, jaksa, dan intansi lain yang dianggap perlu untuk membahas fenomena tragedi berdarah yang melanda puncak jaya, lebih khusus distrik tingginambut.

“Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang”.

Merauke,Pemekaran Propinsi Papua Selatan yang sedang diperjuangkan oleh kaum penguasa atau dikatakan saja penjajah (klonial) Indonesia dalam bentuk kelompok (Borjois) yang hanya memanfaatkan dari penderitaan masyarakat suku bangsa Papua Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappy. Mereka-mereka (Kaum Borjuis) ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang mendasari untuk membentuk suatu wilayah baru ini. Dalam UU Otsus No.21 Tahun 2001 saja tidak ada, dan tidak perna tertulis tentang pemekaran-pemekaran wilayah. Tetapi karena mungkin negara Indonesia ini sudah tidak mampu lagi untuk membiayai/bertanggung jawab atas orang Papua.

Apa lagi utang negara Indonesia ini terhadap negara luar sangat tidak bisa di hitung dan dikembalikan lagi, maka pemerintah Indonesia sengaja saja mau mengalabuih UU Otsus ini dengan dikeluaran Inpres UU. No. 33 Tahun 2003 oleh Megawati tentang pemekaran wilayah baru di Papua, dan Inpres No.77 Tahun 2007 oleh SBY tentang percepatan pembangunan. Semua yang dilakukan ini tujuannya untuk bagaimana mengeksploitasi seluruh potensi alam di Bumi cenderawasih ini, demi kesejahteraan oknum-oknum itu sendiri dan juga orang-orang yang di Jakarta sana pada umumnya demi kaum penjajah. Perbuatan ini sungguh sangat bernaluri “Binatang”, jikalau pemerintahan Indonesia ini di nakodai oleh seorang manusia, pasti sangat tidak mungkin berkelekuan seperti binatang.

Pemekaran propinsi papua selatan pada dasarnya hanya bertujuan untuk kepentingan kaum penjajah dalam kelompok borjuis yaiutu sekelompok orang di Papua baik di propinsi dan di kabupaten, bekerja sama dengan orang di Jakarta seperti Mendagri serta kroni-kroninya, mereka-mereka (penjajah) ini selalu memenuhi kebutuhan hidup mereka, hanya dengan cara memaksakan hak-hak orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan dengan cara; Merampas, Menindas, Membunuh, suku bangsa Papua Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappy, setelah itu mereka mau mengeksploitasikan Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung didalam tanah maupun diluar kulit tanah’ ini sudah jelas.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Kaum penjajah dalam kelompok Borjuis ini agar segerah terlaksanakan impian mereka untuk pemekaran propinsi papua selatan ini harus terbentuk, maka mereka menuntut juga agar daerah “Muyu” harus di mekarkan menjadi suatu kabupaten Muyu sehingga dengan sendirinya pemekaran propinsi papua selatan juga berdiri sebagai suatu propinsi, agar apa saja yang mau dilakukan oleh mereka (penjajah) diatas wilayah suku bangsa Merauku, Boven Digoel, Asmat, dan Mappy sesuai dengan kepentingan mereka (penjajah).

Sungguh suatu tindakan yang sangat keliru karena tidak melaluai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia itu, mungkin juga karena pemerintaahan ini sangat tidak berjalan diatas Dasar UU sebagai landasan suatu Negara, maka banyak sekali setiap pemimpin penjajah selalu saja membuat peraturan-peraturan yang notabenenya demi kepentiang Individu dan Kelompok mereka. Dan anggap saja seluruh kekayaan yang ada pada bumi Cenderawasih ini merupakan hak mutlak bagi mereka (penjajah).

Perjalanan perjuangan pemekaran propinsi papua selatan ini sendiri sudah cukup lama sesuai dengan umur kelompok-kelompok Borjuis itu, yang selalu dengan setia mencari manfaat dari penderitaan masyarakat suku bangsa Papua Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappy. Masyarakat suku bangsa Papua Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappy adalah suku bangsa yang hidup berdasarkan asal usul Nenek Moyang secara turun-temurun, yang mempunyai kekuasaan mutlak atas tanah dan kekayaan alam, mempunyai aturan adat yang mengatur kehidupan dari nenek Moyang Sampai dengan anak cucu mereka.

Secara budaya suku bangsa Papua Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappy mempunyai Ciri Khas tersendiri yang membedakan mereka dengan penjajahnya bangsa Indonesia keturunan “Proto Malay” dan bangsa putih “ Barat”. Suku bangsa Papua Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappy mempunyai keadaan hidup sama dengan Saudara/I Papua lainnya di bumi Cenderawasih. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, mereka yang paling tersiksa, terhina dan akan musnah/dibunuh habis. Mereka telah menjadi makanan bergizi tinggi yang siap dimakan oleh penjajah Indonesia dan Barat.

Penjajah yang mempunyai naluri binatang ini selalu memandang mereka dengan ucapan-ucapan seperti orang malas, bodok, kotor dan masih ada lagi sehingga harus dididik oleh penjajah yang katanya orang pintar,bersih, rajin, dan masih ada lagi. Ungkapan-ungkapan diastas sebetulnya sudah menunjukan sifat binatang dari penjajah yang sebenarnya sudah terjangkit penyakit kematian. Penyakit kematian artinya colonial (Penjajah) ini mereka lebih senang melihat benda mati seperti meja, kursi, buku dll. Oleh karena itu mereka tidak suka melihat suku bangsa Papua Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappy menamai dunia menurut kata-kata mereka sendiri, berbuat apa saja menurut kamauannya sendiri. Atau dapat memfungsikan seluruh organ individunya.

Tetapi masih tetap saja mereka harus diatur sesuai dengan kemauan penjajah, seperti pemilik rumah yang mengatur kursi, meja, bangku atau mengatur binatang peliharaannya seperti rusa, babi, saham, kasuari sesuai dengan kemauan pemilik benda dan binatang. Apakah mau dipindahkan atau dibunuh tergantung pemilik benda atau ternak. Pemekaran ini merupakan berbentuk nyata dari kegiatan kaum penjajah (Indonesia/Barat). Mereka telah membagi tanah milik suku bangsa di Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappy sesuai dengan keinginan kaum penjajah. Misalnya sebutan Desa, Kecamatan/Distrik, Kabupaten, Propinsi yang sangat mengasingkan. Usaha-usaha pemekaran ini di lakukan dengan berbagai alasan seperti pembangunan untuk mensejahterakan suku bangsa Papua di seluruh tanah Papua ini.

Ucapan kemanusiaan yang berkedok babi yang selalu dikeluarkan dari mulut pejabat-pejabat orang Papua di seluruh Papua yang sama seperti sapi yang diconger hidungnya kesana – kemari oleh para penjajah Neokolonialis Indonesia. Pemimpin Rakyat seharusnya tau berpikir, Beranalisis, dan Bertindak sebagai manusia Papua yang sebernya, jangan bernaluri Hewani, sehingga tidak lagi membebek dibelakang pimpinan-pimpinan penjajah “Neokolonialis Indonesia.

1. Pendidikan adalah tugas penting bagi kaum revolusioner. Sangat penting karena apa yang diperlukan dalam revolusi adalah perjuangan yang massa yang sesadar sesadarnya. Aksi-aksi yang didasarkan pada kesempatan dan katidakpastian adalah berbahaya bagi massa dan revolusi. Aksi yang revolusioner bukanlah perjuangan yang tergesa-gesa (impulsif) yang didasarkan pada emosi. Sebaliknya tiap langkah didasarkan pada studi ilmiah mengenai syarat-syarat dan kebutuhan-kebutuhan revolusi. Dari pendidikan yang memberi semangat kita dapat dapat menetapkan apa yang seharusnya dikerjakan, merumuskan rencana-rencana kita dan cara-cara mencapainya.

Pendidikan memberikan pandangan yang penting dalam perjuangan. Ia tidak saja memberi jalan perjuangan revolusioner yang benar, tetapi juga memberikan panduan awal dan khusus dalam perjuangan sehari-hari kita. Dengan pendidikan secara tajam kita mangamati ide-ide dusta yang disebar oleh kelas penguasa dan elemen-elemen yang hendak merongrong kepemimpinan dan menyasarkan gerakan dari jalan yang benar.

Pendidikan yang revolusioner bagi seorang revolusioner dapat diwujudkan melalui: turut serta dalam diskusi-diskusi kolektif membaca buku-buku dan publikasi lain dan melalui penelitian dan analisa.

2. Mengapa pendidikan Revoluioner dalam revolusi demokratik sangat penting?

Pendidikan Revolusioner mengenai revolusi sangat penting karena ia mengajarkan analisa yang benar mengenai kondisi masyarakat Indonesia akar-akar dari masalah rakyat dan jalan pemecahannya. Dengan jalan mempelejari Marxime kita menyalakan api emosi revolusioner melawan penindasan dan penghisapan; memperkuat kesatuan pikiran dan tindakan demi Rakyat yang ditindas dan diperas.

Kita memperoleh pengantar sistematis mengenani tahapan dalam revolusi dari kursus-kursus massa kita. Di dalam kursus massa khusus kita telah mempelajari kemajuan beberapa gerakan massa yang merupakan bagian dari revolusi demokratik. Kursus massa umum di pihak lain, memperjelas mengklarifikasi analisa masyarakat dan revolusi.

Pandidikan yang terus manerus mangenai revolusi demokratik merupakan keharusan bagi seorang revolusioner. Perjuangan adalah panjang dan tingkat perjuangan makin-meningkat maka ini akan memperdalam, maliatkan dan meningkatkan pemahaman kita mengenai prinsip-prinsip revolusi damokratik. Kursus-kursus massa juga merupakan jendela bagi pendidikan yang kontiyu dengan buku-buku referensi koran-koran dan bahan-bahan bacaan lain.

Membaca “Problem-Problem Masyarakat” dan artikel-artikel tentang Perkembangan Perjuangan demokratik, kita dapat menemukan penjelasan-penjelasan dasar mengenai soal-soal yang penting dalam masyarakat dan kelanjutan revolusi. Memahami analisa dalam buku/arikel ini akan selalu menjadi prinsip-prinsip dalam pikiran kita. Hal ini akan membimbing kita dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang bakal kita hadapi dalam gelombang perjuangan. Selalu membaca dan mempelajari isu-isu dalam “Rakyat” dan publikasi revolusionar lain . Di dalamnya, kita bisa melihat analisa dan pandirian gerakan terhadap berbagai macam isu ekonomi dan politik masa kini, tanggungjawab-tanggungjawab penting, dan langsung dalam memajukan perjuangan ravolusioner di berbagai sektor, tempat, dan bidang-bidang kerja.

3. Mengapa analisa merupakan hal yang penting?

Analisa adalah bagian penting dalam pendidikan kita. Melalui analisa kita menetapkan ciri-ciri sesuatu hal atau suatu peristiwa. Kita dapat menetapkan akar “penentu” sebab-sebab dan cara bagaimana suatu hal atau suatu peristiwa berkembang. dengan kata lain, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: mangapa, bagaimana, dan apakah ciri-ciri dan hubungannya. Dengan mengetahui mengapa dan bagaimana suatu benda berada dan sebuah peristiwa terjadi, maka kita memiliki pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang suatu benda atau peristiwa.

Analisa sungguh penting dalam perjuangan revolusioner kita. Sebab program dan rencana kita didasarkan pada analisa terhadap kondisi yang berubah-ubah dan perkembangan perjuangan. Analisa mengklarifikasi, menjernihkan cara yang tepat dan efektif dalam manghadapi dan mengatasi tiap permasalahan. Dengan analisa kita mengklarifikasi, mengurai satu persatu dan rinci bagaimana melaksanakan tugas dengan baik, dan menuntaskan pekerjaan dengan bagus.

Jadilah –analistis! Janganlah kita hanya tertarik menjawab pertanyaan apa? Tetapi, lebih dari itu, mengapa, dan bagaimana. Untuk mengetahui esensi atau inti sari dari hal atau peristiwa kita harus menghindari pandangan yang subyektif, kabur dan sepihak.

Dalam menganalisa kita tidak boleh diperdayakan atau ditipu oleh penampilan luar. Jika kita bisa menganalisa secara tepat dan benar, maka kita akan selalu dalam posisi aktif dalam berjuang dan memajukan tugas-tugas kita.

4. Apakah Assessment itu?

Assesment atau penilaian merupakan bentuk analisa. Ini adalah bagian dari pendidikan revolusioner. Ada dua jenis assessment yang biasa dilakukan, yakni assessment kerja dan assessment situasi. Assessment kerja merupakan analisa yang mengukur kondisi-kondisi, syarat-syarat, atau perkembangan implementasi program dan rencana. Assessment situasi di pihak lain merupakan analisa ciri-ciri situasi dan tingkat kontradiksi di antara kelas-kelas di dalam masyarakat.

Contoh assessment kerja adalah assessment bulanan yang biasanya kita adakan dengan presentasi laporan-laporan yang sudah diparsiapkan. Kita juga menilai tiap aksi massa yang telah di lakukan. Assessment akan menunjukkan apa yang kurang sehingga dapat kita tambahkan kelemahan-kelemahan yang harus kita atasi, kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki dan tugas-tugas harus kita lakukan di hari besok.

Contoh assessment situasi adalah assessment yang menganalisa perimbangan kekuatan-kekuatan –. sejauh mana kekuatan revolusioner, disatu pihak, dan kemampuan kekuatan reasioner di pihak lain. Assessment situasi mengklasifikasi kapasitas kita dalam meningkatkan perjuangan dan kapasitas musuh untuk menggulung kita. Dengan assessment, kita memperjelas kebutuhan kebutuhan dan tanggung jawab-tanggung jawab yang perlu untuk meningkatkan dan melipatgandakan kekuatan dan kesanggupan revolusiner untuk bertarung dalam satu hari.

Adalah perlu untuk membuat assessment yang tetap. Hal ini akan menunjukkan bahwa kita awas dengan situasi dan paristiwa-peristiwa dalam perjuangan; dan memungkinkan kita tepat waktu dalam merancang tugas-tugas. Asessment memberi kita petunjuk yang tepat, segera dan rinci dalam pembuatan planning pelaksanaan tugas kita secara benar dan tepat.

5. Apakah Summing-up itu ?

Summing-up adalah analisa terhadap pengalaman-pengalaman negatif dan positif, baik dan buruk untuk menarik pelajaran dan pedoman dalam perjuangan. Kesimpulan-kesimpulan yang kita hasilkan dari assessment kita adalah pelajaran umum yang membimbing perjuangan yang sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Ada bermacam-macam summing-up, tergantung atas kebutuhan, scope dan karakter pengalaman yang kita summing-up. Biasanya kita meringkas pengalaman-pengalaman dalam memobilisir massa, memimpin massa dan menggerakkan organisasi.

Di sini kita menarik pelajaran tentang cara yang benar dan terlatih dalam menggerakan aksi massa, misalnya. Ada juga summing-up pengalaman tentang mass work (kerja solid organizing di tengah-tengah massa) di suatu desa atau kampus, dan kita mengambil pelajaran mengenai cara-cara yang tepat dan cepat dalam melaksanakan mass work.

Setelah mengklarifikasi manjernihkan data dan hasil-hasil perjuangan dan didasarkan pada jangka waktu dan pengalaman-pengalaman, maka kita meringkas dan menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa kamajuan perjuangan, sebab-sebab dan syarat-syaratnya adalah ini. Dan pelajaran kita tarik dari ini.
Bahwa kekatan Pokok, skill, kelemahan dan kesalahan pokok dalam perjuangan, diakibathan oleh syarat-syarat dan ide-ide ini. dan kita manarik pelajaran ini.
Bahwa ternyata diprasyaratkan menggunakan metode yang mahir untuk melaksanakan tugas-tugas atau tindakan-tindakan yang berhasil.

Summing-up merupakan bagian yang penting dari pendidikan kita. Melalui ini kita belajar menjadi terampil dan cakap dari pengalaman kita sendiri. Secara aktif kita manggunakan pengalaman baik atau buruk, positif atau negatif ,untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita akan tugas dan tanggung jawab kita. Dengan summing-up kita bisa menguatkan pemahaman kita atas prinsip-prinsip revolusi.

NKRI atau Neo Kolonialis Rasis Indonesia secara resmi menancapkan kuku kekuasaannya atas Papua Barat pada tanggal 1 Mei 1963 melalui sebuah invasi militer yang dikenal dengan TRIKORA. TRIKORA atau Tri Komando Rakyat, yang salah satu point-nya berbunyi : “Bubarkan Negara Boneka Papua Buatan Belanda Kolonial”, adalah sebuah gerakan yang dicanangkan oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 untuk membunuh bayi Papua Barat yang baru lahir. IA lahir pada tanggal 1 Desember 1961.

TRIKORA sendiri sebenarnya bukanlah sebuah komando yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia. Ia adalah perwujudan naluri ekspansionis Soekarno yang sukses mengatasnamakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang masih bodoh, percaya takhyul, agamis dan miskin, menerima kemauan biadab Soekarno apa adanya dan terus mempertahankan aspirasi satu orang itu sampai saat ini.Pencaplokan Papua Barat pada 1 Mei 1963 memberi penjelasan kepada kita bahwa kekuasaan NKRI atas Papua Barat diperoleh dan dipertahankan dengan kekuatan militer. Saat itu, ditengah kepentingan politik global dimana Blok Imperialisme Kapitalisme atau Blok Barat pimpinan AS (Amerika Serikat) dan Blok Imperialisme-Komunisme atau Blok Timur pimpinan US (Uni Sovyet) masing-masing bersaing untuk memperluas pengaruh ideologis dan imperiumnya di kawasan Asia-Pasifik, Papua Barat menjadi korban politik utama. Papua Barat saat itu ibarat semut yang tewas karena terjepit diantara pertarungan dua ekor gajah.

Mempertahankan sebuah wilayah dengan kekuatan militer saja tidak cukup. Dunia semakin berkembang, peradaban manusia pun berkembang ke arah yang lebih tinggi sehingga kekuatan militer yang terlalu menonjol akan menimbulkan kesan kanibal atau pertunjukan sifat-sifat binatang buas. Diperlukan sebuah metode yang bisa memberi kesan “manusiawi” agar kekuatan militer tidak terlalu menonjol. Ia, kekuatan militer, akan digunakan jika metode lain yang “manusiawi” itu dirasa kurang efektif.

Cara yang disebut sebagai “manusiawi” itu tidak lain adalah sebuah proses penggalangan dukungan rakyat melalui sebuah prosedur dalam paham yang dikenal dengan nama Demokrasi. NKRI, sebagaimana yang kita ketahui, mengambil bentuk negara kesatuan sebagai model negaranya, dengan mengusung Demokrasi Pancasila sebagai ideologi pertama, utama dan kekal. Demokrasi Pancasila adalah sebuah ideologi yang bersumber dari adat-istiadat bangsa Jawa, dengan sedikit campuran Demokrasi Barat dalam prakteknya sebagai cara agar tidak dikatakan kampungan atau berwarna Asia.Papua Barat yang jatuh ke tangan NKRI melalui invasi militer berhasil diakui oleh komunitas internasional sebagai bagian dari NKRI melalui proses PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969. PEPERA, sebuah proses penentuan pendapat yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip internasional – one man one vote atau satu orang satu suara – ternyata dijalankan sesuai dengan prinsip pokok adat-istiadat bangsa Jawa yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Mengapa PEPERA 1969 dijalankan sesuai kemauan Indonesia? Jawaban umum yang akan diperoleh adalah bahwa Indonesia berkepentingan untuk mencaplok Papua Barat. Tetapi ada pendapat lain yang perlu kita selidiki secara seksama. PEPERA 1969 yang direkayasa tidak hanya merupakan cara Indonesia untuk mencaplok Papua Barat. Lebih dari itu, PEPERA merupakan cara mujarab yang dipakai oleh NKRI untuk mendapat legitimasi dari rakyat Papua Barat atas keberadaannya di Papua Barat. Legitimasi ini diperlukan agar keberadaan NKRI di Papua Barat tidak terlihat sebagai sebuah pendudukan militer melalui Trikora. Dengan lain perkataan, invasi militer yang brutal berhasil dibungkus dengan sebuah proses demokrasi yang terlihat “manusiawi”.

Dalam proses penjajahan, PEPERA 1969 dirasa tidak cukup untuk terus mempertahankan Papua Barat dalam cengkeraman NKRI. Artinya, legitimasi yang didapat melalui PEPERA 1969 harus terus diuji melalui mekanisme tertentu. Mekanisme ini tidak lain adalah Pemilihan Umum atau disingkat PEMILU.Rakyat Papua Barat akhirnya dijerumuskan dalam mekanisme PEMILU 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004. Suksesnya setiap PEMILU menunjukkan betapa setianya rakyat Papua Barat terhadap NKRI. Posisi NKRI di Papua Barat semakin kokoh karena rakyat Papua Barat selalu meloloskan PEMILU sejak 1971. NKRI merasa senang dengan keterlibatan rakyat Papua Barat dalam setiap PEMILU karena dengan demikian, keberadaannya di Papua Barat telah disetujui secara sadar oleh Rakyat Papua Barat. Tugas dia adalah bagaimana memanfaatkan legitimasi rakyat Papua Barat ini untuk melanjutkan penjajahan dengan leluasa.

Ketika keabsahan PEPERA 1969 dipertanyakan dan dipersoalkan oleh rakyat Papua Barat, para pejabat NKRI terus berkoar bahwa PEPERA 1969 adalah sah karena telah diakui oleh Masyarakat Internasional. Pernyataan-pernyataan serupa banyak kita jumpai di berbagai media massa maupun pidato-pidato resmi para pejabat penjajah. Pernyataan mereka benar dari sisi kepentingan penjajahan, tetapi kita harus sadar bahwa PEPERA 1969 tidak akan ada artinya jika tidak ada PEMILU 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004.

PEMILU terbukti merupakan cara efektif – yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya – untuk terus mempertahankan kekuasaan NKRI di Papua Barat. Tugas Rakyat Papua Barat saat ini adalah menghapus legitimasi NKRI atas Papua Barat bukan dengan cara meloloskan PEMILU, tetapi sebaliknya, justru harus menggagalkan PEMILU di Papua Barat karena hanya mendatangkan malapetaka luar biasa bagi Rakyat Bangsa Papua Barat.

_________

Disadur dari :  Selebaran Kontak/ Emanuel Nek Nek

Perempuan berderajat lebih rendah daripada laki-laki – inilah anggapan umum yang berlaku sekarang ini tentang kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat. Anggapan ini tercermin dalam prasangka-prasangka umum, seperti “seorang istri harus melayani suami”, “perempuan itu turut ke surga atau ke neraka bersama suaminya”, dll. Prasangka-prasangka ini mendapat penguatan dari struktur moral masyarakat yang terwujud dalam peraturan-peraturan agama dan adat. Lagipula, sepanjang ingatan kita, bahkan nenek-moyang kita, keadaannya memang sudah begini.

Tapi anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Para ahli antropologi sudah menemukan bahwa keadaannya tidaklah selalu demikian.

Dalam masyarakat Indian Iroquis, misalnya, kedudukan perempuan dan laki-laki benar-benar setara. Bahkan, semua laki-laki dan perempuan dewasa otomatis menjadi anggota dari Dewan Suku, yang berhak memilih dan mencopot ketua suku. Jabatan ketua suku dalam masyarakat Indian Iroquis tidaklah diwariskan, melainkan merupakan penunjukan dari warga suku melalui sebuah pemilihan langsung yang melibatkan semua laki-laki dan perempuan secara setara. Keadaan ini berlangsung sampai jauh ke abad ke 19.

Dalam masyarakat Jermania, ketika mereka masih mengembara di luar perbatasan dengan Romawi, berlaku juga keadaan yang sama. Kaum perempuan mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan kaum laki-lakinya. Peran yang mereka ambil dalam pengambilan keputusanpun setara karena setiap perempuan dewasa adalah juga anggota dari Dewan Suku.

Demikian pula yang berlaku di tengah suku-suku Schytia dari Asia Tengah. Di tengah mereka, bahkan perempuan dapat diangkat menjadi prajurit dan pemimpin perang.

Namun jika kita cermati lebih lanjut, masyarakat-masyarakat di mana kedudukan perempuan dan laki-laki benar-benar setara ini adalah masyarakat nomaden, yang mengandalkan perburuan dan pengumpulan bahan makanan sebagai sumber penghidupan utama mereka. Suku-suku Indian Iroquis sudah mulai bertanam jagung, namun masih dalam bentuk sangat sederhana. Demikian pula yang berlaku di tengah masyarakat Jermania dan Schytia. Pertanian, bagi mereka, hanyalah pengisi waktu ketika hewan-hewan buruan mereka sedang menetap di satu tempat. Data-data arkeologi bahkan menunjukkan bahwa pertanian primitif ini hanya dikerjakan oleh kaum perempuan sebagai pengisi waktu senggang, dan tidak dianggap sebagai satu hal yang terlalu penting untuk dapat dikerjakan oleh seluruh suku secara bersama-sama.

Namun, ketika berbagai masyarakat manusia menggeser prikehidupannya ke arah masyarakat pertanian, seluruh struktur masyarakatpun berubah. Termasuk di antaranya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pertanian dan Bangkitnya Patriarki.

Berlawanan dengan pandangan umum tentang bangkitnya masyarakat pertanian, umat manusia tidaklah dengan sukarela memeluk pertanian sebagai cara hidup. Biasanya, orang beranggapan bahwa manusia mulai bertani ketika mereka menemukan daerah-daerah subur yang cocok untuk bertani. Namun, data-data arkeologi dan antropologi menunjukkan bahwa manusia mulai bertani ketika mereka terdesak oleh perubahan kondisi alam, di mana kondisi yang baru tidak lagi memberi mereka kemungkinan untuk bertahan hidup hanya dari berburu dan mengumpul bahan makanan.

Peradaban pertanian yang pertama kali muncul adalah peradaban Sumeria dan Mesir. Keduanya lahir dari terdesaknya suku-suku manusia yang mengembara di dataran padang rumput yang kini dikenal sebagai Afrasia. Padang rumput kuno yang kini sudah musnah ini membentang dari daerah pegunungan Afrika Timur melalui Arabia sampai pegunungan Ural di Asia Tengah. Sekitar 8.000 – 11.000 tahun yang lalu, ketika Jaman Es terakhir telah berakhir, padang rumput ini mengalami ketandusan akibat perubahan iklim. Ketandusan ini berawal dari daerah Arabia dan meluas ke utara dan selatan. Bersamaan dengan mengeringnya padang rumput ini, hewan-hewan buruan akan berpindah mencari tempat yang masih subur.

Para pemburu dan pengumpul yang mengikuti hewan buruan ke utara akhirnya bertemu dengan lembah sungai Efrat dan Tigris, sementara yang ke selatan bertemu dengan lembah sungai Nil. Pada masa itu, sebuah lembah sungai merupakan medan yang tak tertembus oleh manusia, contoh modern dari lembah-lembah sungai yang masih perawan seperti ini dapat kita lihat di Papua. Karena terjepit antara dua keadaan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka, kelompok-kelompok pemburu dan pengumpul ini akhirnya memutuskan untuk bergerak memasuki lembah-lembah sungai ini dan berusaha menaklukkannya – setidaknya, di lembah-lembah sungai ini masih tersedia air.

Proses penaklukan ini pasti berjalan dengan amat beratnya karena peralatan yang mereka miliki, pada awalnya, hanyalah peralatan untuk berburu. Kini mereka harus menciptakan improvisasi bagi alat-alat mereka supaya dapat digunakan untuk membersihkan lahan. Karena peralatan mereka yang primitif itu, proses pembukaan lahan ini dapat berlangsung beratus tahun lamanya. Sementara jarang ada binatang buruan yang akan mengikuti mereka memasuki lembah-lembah sungai itu. Mereka dihadapkan pada keharusan untuk menemukan sumber makanan lain.

Dan di saat inilah, menurut data arkeologi, kaum perempuan muncul sebagai juru selamat. Mereka menggunakan ketrampilan mereka untuk mengolah biji-bijian menjadi tanaman untuk mendapatkan bahan makanan bagi seluruh komunitas. Apa yang tadinya hanya pengisi waktu senggang kini menjadi sumber penghidupan utama seluruh masyarakat.

Keharusan manusia untuk menemukan cara-cara baru untuk mempertahankan hidupnya membuat perkembangan teknologi berlangsung dengan pesat di tengah masyarakat pertanian, jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi dalam masa-masa sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi ini, apa yang tadinya hanya dapat dikerjakan bersama-sama (komunal) kini dapat dikerjakan secara sendirian (individual). Proses untuk menghasilkan sumber penghidupan kini berangsur-angsur berubah dari proses komunal menjadi proses individual.

Dan, hal yang paling wajar ketika pekerjaan sudah dilakukan secara individual adalah bahwa hasilnya kemudian menjadi milik individu (perorangan). Pertanian memperkenalkan kepemilikan pribadi pada umat manusia.

Di samping itu, pertanian sesungguhnya menghasilkan lebih banyak daripada berburu dan mengumpul. Tiap kali panen, manusia menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang dapat dihabiskannya. Dengan kata lain, pertanian memperkenalkan hasil lebih pada pri-kehidupan manusia.

Namun, hasil lebih ini tidaklah muncul secara kontinyu, melainkan dalam paket-paket. Sekali panen, mereka mendapat hasil banyak, namun hasil itu harus dijaga agar cukup sampai panen berikutnya. Hal ini menumbuhkan keharusan untuk menjaga dan membagi hasil lebih ini. Melalui proses ratusan tahun, kedua keharusan ini menumbuhkan tentara dan birokrasi. Dengan kata lain, pertanian memperkenalkan Negara pada pri-kehidupan manusia.

Sekalipun berlangsung berangsur-angsur selama ratusan tahun, pada satu titik, perubahan-perubahan kecil ini menghasilkan lompatan besar pada pri-kehidupan manusia. Terlebih lagi setelah pertanian diperkenalkan, baik melalui penaklukan atau melalui proses inkulturasi, pada peradaban-peradaban lain di seluruh dunia.

Dan salah satu perubahan penting ini terjadi pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.

Pertama, pertanian pada awalnya membutuhkan banyak tenaga untuk membuka lahan karena tingkat teknologi yang rendah. Hanya dari proses ekstensifikasi (perluasan lahan)-lah pertambahan hasil dapat diperoleh. Oleh karena itu, proses reproduksi manusia menjadi salah satu proses yang penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin tenaga pengolah lahan pertanian. Aktivitas seksual, yang tidak pernah dianggap penting, bahkan dianggap beban, di tengah masyarakat berburu dan mengumpul, kini menjadi satu aktivitas yang penting. Dewi Kesuburan merupakan salah satu dewi terpenting di tengah masyarakat pertanian, bukan hanya berkenaan dengan kesuburan tanah melainkan juga tingkat kesuburan reproduksi perempuan.

Dan sebagai akibat logis dari keadaan ini kaum perempuan semakin tersingkir dari proses produktif di tengah masyarakat. Waktunya semakin lama semakin terserap ke dalam kegiatan-kegiatan reproduktif.

Kedua, teknologi pertanian yang maju semakin pesat ini ternyata malah membuat aktivitas produksi di sektor pertanian menjadi semakin tertutup buat perempuan. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa ditemukannya bajak (luku) telah menggusur kaum perempuan dari lapangan ekonomi. Bajak merupakan alat pertanian yang berat, yang tidak mungkin dikendalikan oleh perempuan. Terlebih lagi bajak biasanya ditarik dengan menggunakan tenaga hewan ternak, di mana pengendalian terhadap ternak memang merupakan wilayah ketrampilan kaum laki-laki. Intrusi (mendesak masuknya) peternakan ke dalam pertanian telah membuat ruang bagi kaum perempuan, yang keahliannya hanya dalam bidang pertanian, semakin tertutup.

Karena perempuan semakin tidak mampu bergiat dalam lapangan produksi, maka iapun semakin tergeser ke pekerjaan-pekerjaan domestik (rumah tangga). Dan ketika perempuan telah semakin terdesak ke lapangan domestik inilah patriarki mulai menampakkan batang hidungnya di muka bumi.

Kepemilikan Pribadi dan Patriarki.

Tergesernya kaum perempuan dari lapangan produktif ini terjadi dalam konteks berkembangnya kepemilikan pribadi.

Dengan semakin bergesernya proses produksi menjadi sebuah proses perorangan, maka unit pengaturan masyarakat pun berubah. Jika tadinya unit pengaturan masyarakat yang terkecil adalah suku maka kini muncullah sebuah lembaga baru, yakni keluarga.

Hampir di tiap masyarakat yang terhitung primitif konsep tentang keluarga tidak dikenal. Penelitian arkeologis telah menemukan berbagai bentuk sistem reproduksi masyarakat komunal seperti ini. Seperti nyata di tengah masyarakat Zulu, di Afrika, di mana tiap waktu tertentu diadakan satu upacara di mana kaum perempuan memilih pasangannya untuk jangka waktu sampai upacara berikutnya diadakan. Suku-suku Afrika yang lain, semacam orang-orang Bush, menganut sistem di mana seorang perempuan adalah istri dari semua laki-laki yang ada di suku tersebut, sementara seorang laki-laki adalah suami dari semua perempuan di sukunya. Suku-suku aborigin Australia menganut sistem silang-suku, di mana mereka mengenal suku-saudara. Seorang perempuan aborigin adalah istri dari semua laki-laki dalam suku-saudara mereka, demikian sebaliknya yang terjadi dengan tiap laki-laki dalam suku tersebut.

Oleh karena pola reproduksi yang komunal semacam ini, garis keturunan seseoang hanya dapat dilihat dari siapa ibunya. Dari sinilah sebab mengapa dalam masyarakat primitif hanya dikenal garis matrilineal. Ini nampak nyata dalam asal-usul kata “gen” atau “genetik” itu sendiri, yang berasal dari kata kuno bangsa Arya gan atau kan yang artinya “kelahiran” atau “kehamilan”. Jadi, “keturunan” merupakan satu bentuk yang sangat bernuansa perempuan pada awalnya.

Namun demikian, garis matrilineal ini tidaklah berarti apa-apa selain penentu apakah seseorang dapat digolongkan sebagai “orang kita” atau bukan. Dalam makna yang lebih luas, apakah ia setelah dewasa akan dapat memperoleh tempat dalam Dewan Suku dan ikut mengambil keputusan-keputusan penting. Jadi, pada masa itu tidaklah dikenal Matriarki. Perempuan dan laki-laki benar-benar setara kedudukannya di tengah masyarakat.

Namun, pertanian mengubah semua itu.

Di atas kita telah melihat bahwa peranan perempuan perlahan-lahan tergusur dari lapangan produktif ke lapangan domestik. Pada awalnya ini adalah satu proses yang diterima baik oleh kaum perempuan karena pembagian kerja seperti ini dapat secepatnya meningkatkan hasil yang dapat diperoleh dari lapangan produksi itu sendiri. Dengan sukarela kaum perempuan menyerahkan tempatnya di lapangan produksi demi satu pembagian tugas yang akan meningkatkan hasil produksi setinggi-tingginya.

Yang tidak dapat dilihat oleh kaum perempuan masa itu adalah peranan kepemilikan pribadi dalam menempa sebuah sistem masyarakat.

Dalam hal ini, karena proses produksi telah menjadi sebuah proses perorangan, maka alat-alat produksi juga menjadi milik perorangan. Sistem kepemilikan suku atas alat-alat produksi semakin lama semakin pudar. Dan bersamaan dengan itu, kepemilikan atas hasil produksi juga berubah dari kepemilikan bersama menjadi kepemilikan perorangan.

Dan karena perempuan telah menyerahkan tempat mereka dalam lapangan produksi kepada laki-laki, maka kepemilikan atas alat-alat produksi itu kemudian juga jatuh kepada laki-laki. Dan karena kepemilikan atas alat produksi itu jatuh pada laki-laki, kepemilikan atas hasil produksinya juga jatuh ke tangan laki-laki.

Berikutnya, ketika kita bicara tentang bagaimana menjaga dan mengatur pembagian hasil produksi ini, siapakah yang berhak mengambil keputusan? Tentunya, karena merekalah yang bergiat di lapangan produksi, hak inipun jatuh pada laki-laki.

Ketika hak untuk mengambil keputusan dalam masyarakat telah secara eksklusif dipegang oleh kaum laki-laki, bangkitlah patriarki.

Perlahan-lahan, setelah proses ini berlangsung ratusan tahun, orangpun melupakan asal-usul pergeseran ini dan hak waris dari garis laki-laki kemudian terlembagakan. Demikian pula seluruh sistem nilai dalam masyarakat yang semula menjunjung tinggi kesamaan antara laki-laki dan perempuan kini tergeser dan tergantikan oleh sistem nilai di mana laki-laki berkuasa atas perempuan.

Salah satunya nampak dalam sistem kepercayaan, yang merupakan salah satu sistem nilai yang paling tua umurnya dalam sejarah manusia. “Agama-agama” paling kuno, seperti dinamisme atau animisme, sama sekali tidak membagi dewa-dewa mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Bagi mereka, masalah jenis kelamin ini sama sekali tidak penting. Agama-agama yang muncul kemudian telah mulai membagi kekuatan-kekuatan supranatural ini menjadi dewa (laki-laki) dan dewi (perempuan). Namun di antara keduanya sama sekali tidak nampak perbedaan kekuasaan yang mencolok. Agama orang-orang Yunani, misalnya, sekalipun menempatkan Zeus (laki-laki) sebagai pemimpin tertinggi, namun ia seringkali tidak dapat menghalangi apa yang dimaui oleh istrinya, Hera. Untuk hampir tiap masalah, selalu ada pasangan dewa dan dewi yang menaunginya, seperti Athena-Aries (perang), Cupid-Venus (cinta), dll. Apollo jelas laki-laki, namun objek yang dinaunginya yakni matahari selalu harus menyerah pada bulan yang dilindungi oleh Artemis ketika malam tiba. Bahkan Apollo dan Artemis adalah kakak-beradik. Baru pada agama-agama monotheis-lah kekuatan supranatural tertinggi dilekatkan pada laki-laki, seperti yang nampak pada anggapan kebanyakan penganut monotheis mengenai apakah Tuhan adalah laki-laki atau perempuan.

Kemungkinan-kemungkinan untuk Pembebasan Perempuan.

Di atas kita dapat melihat bahwa penempatan perempuan pada posisi kelas dua dalam masyarakat berawal dari tergesernya peranan kaum perempuan dalam lapangan produksi. Dan, pada gilirannya, tergesernya peran ini adalah akibat dari tingkatan teknologi masa itu yang tidak memungkinkan kaum perempuan untuk memasuki lapangan produksi.

Posisi kelas dua ini diperkukuh oleh sistem kepemilikan pribadi, yang pada gilirannya memunculkan diri dalam berbagai prasangka, sistem nilai dan ideologi yang menegaskan paham keunggulan laki-laki dari perempuan.

Karena ketertindasan perempuan berawal dari sebuah perjalanan sejarah yang objektif maka upaya pembebasan perempuan dari posisi yang ditempatinya sekarang ini harus pula menemukan kondisi objektif yang memungkinkan dilakukannya pembebasan tersebut. Kondisi itu adalah kembalinya kaum perempuan ke lapangan produksi kolektif.

Kondisi ini sesungguhnya telah diwujudkan oleh kapitalisme. Kapitalisme, yang mengandalkan mesin sebagai alat produksinya yang utama, telah memungkinkan kaum perempuan untuk kembali berkarya di bidang produksi kebutuhan masyarakat. Bahkan, sekarang ini, jika kita melihat di kota-kota besar, sudah jarang sekali ada kaum perempuan yang tidak memberikan sumbangan bagi perolehan kebutuhan hidup keluarganya.

Lagipula, kapitalisme telah membuat sistem produksi menjadi semakin lama semakin kolektif. Sepasang sepatu NIKE, misalnya, adalah buah karya ratusan, bahkan ribuan, orang dari berbagai negeri. Hampir tiap barang yang kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari merupakan hasil kerja ratusan bahkan ribuan orang. Ini semua adalah pertanda bahwa sistem produksi komunal semakin hari semakin berjaya kembali.

Dapatlah kita lihat bahwa perkembangan kondisi objektif ini telah menghasilkan ruang yang sangat terbuka bagi perempuan. Gerakan emansipasi perempuan telah berkembang bersamaan dengan masuknya perempuan-perempuan ke pabrik-pabrik. Kini perempuan telah berhak turut serta dalam berbagai bidang pekerjaan. Kebanyakan perempuan juga telah bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pasangan hidup.

Namun demikian, kondisi objektif ini tidak dapat berkembang menjadi pembebasan perempuan yang sepenuh-penuhnya karena sistem nilai yang ada di tengah masyarakat masih merupakan sistem nilai yang mendukung adanya peminggiran terhadap peran perempuan.

Kita dapat melihat bahwa pekerja perempuan kebanyakan diupah jauh lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Dan ini bukan terjadi di pabrik-pabrik saja. Demikian pula yang terjadi di banyak kantor-kantor, bahkan di kalangan industri perfilman di mana aktris biasanya digaji lebih rendah daripada aktor.

Masih dalam bidang pekerjaan, kita tahu bahwa bidang-bidang tertentu masih diposisikan sebagai “bidangnya perempuan”. Seorang sekretaris, misalnya, haruslah cantik dan memiliki bentuk tubuh yang “menarik”. Banyak orang masih meremehkan seorang perempuan yang bercita-cita dan berusaha keras untuk, misalnya, menjadi seorang pilot.

Ini berkaitan erat dengan masih dijadikannya perempuan sebagai simbol seksual dalam masyarakat. Penilaian utama terhadap seorang perempuan diletakkan pada apakah ia “cantik”, “seksi” atau bentuk-bentuk penilaian fisik lainnya. Sesungguhnya, penilaian inipun sangat bergantung pada masyarakatnya karena apa yang “cantik dan seksi” untuk satu jaman belum tentu demikian untuk jaman lainnya. Dan pada titik ekstrimnya, kita melihat pelacuran sebagai bentuk eksploitasi puncak terhadap perempuan karena di sini bukan saja tenaganya yang dieksploitasi melainkan juga moral dan intelektualitasnya.

Di tengah masyarakat kita telah pula berkembang gerakan anti-emansipasi perempuan. Banyak bentuk yang diambil oleh gerakan ini, namun pada intinya gerakan ini berusaha mengembalikan posisi perempuan menjadi posisi terpinggirkan. Perempuan hendak dikembalikan pada posisi tidak turut dalam pengambilan keputusan, bahkan hendak dibatasi kembali ruang geraknya.

Sebaliknya, banyak pula dari kaum perempuan yang telah lolos dari jerat pembatasan-pembatasan, ternyata justru berbalik ikut membatasi gerak, bahkan turut menindas, kaum perempuan lainnya. Telah banyak pemimpin perempuan di muka bumi ini, tapi berapa banyak dari mereka yang berjuang untuk membebaskan kaum perempuan dari keterpinggiran dan keterbelakangan? Telah banyak pula manajer dan direktur perempuan di dalam perusahaan-perusahaan, tapi berapa banyak dari mereka yang berjuang agar buruh-buruh perempuan di pabriknya mendapatkan seluruh hak mereka sebagai perempuan?

Contoh paling kongkrit kita dapatkan di negeri sendiri. Presiden Megawati adalah seorang perempuan, namun sampai saat ini tidak satupun konvensi PBB yang memberikan perlindungan terhadap perempuan yang diratifikasi oleh Indonesia. Padahal, tindakan meratifikasi konvensi PBB adalah termasuk langkah politik yang moderat. Ia juga telah memotong berbagai subsidi barang-barang kebutuhan hidup. Pemotongan subsidi ini pasti memukul langsung nasib kaum perempuan Indonesia yang sampai saat ini masih terus terbelit dalam kungkungan tembok-tembok domestik.

Di atas telah kita lihat bahwa masih ada satu faktor lagi yang mengukuhkan ketertindasan perempuan: kepemilikan pribadi.

Kepemilikan pribadi tumbuh dari sebuah proses produksi yang perorangan, di mana seluruh barang kebutuhan dihasilkan oleh perorangan. Di bawah kapitalisme halnya tidak lagi demikian. Barang kebutuhan hidup telah dihasilkan secara komunal, secara kolektif. Namun, hasil produksi yang komunal ini masih dikangkangi secara pribadi, secara perorangan.

Dan oleh karena sistem kepemilikan pribadi masih berjaya, maka seluruh sistem nilai yang mendukung kepemilikan pribadi itu akan ikut berjaya pula. Dan kita tahu bahwa sistem nilai yang mendukung kepemilikan pribadi adalah juga sistem nilai yang mendukung peminggiran terhadap kaum perempuan.

Oleh karena itu, perjuangan pembebasan terhadap perempuan tidaklah dapat dilepaskan dari perjuangan untuk mengubah kendali atas proses produksi (dan hasil-hasilnya) dari tangan perorangan (pribadi) ke tangan masyarakat (sosial). Sebaliknya, pengalihan kendali ini tidak akan berhasil jika kaum perempuan belumlah terbebaskan. Tidaklah mungkin membuat satu pengendalian produksi (dan pembagian hasilnya) secara sosial jika kaum perempuan, yang mencakup setidaknya setengah dari jumlah umat manusia, tidaklah terlibat dalam pengendalian itu.

Di sinilah kita dapat menarik satu kesimpulan: perjuangan pembebasan perempuan akan berhasil dengan sempurna jika ia disatukan dengan perjuangan untuk mencapai sosialisme. Dan sebaliknya, perjuangan untuk sosialisme akan juga berhasil dengan sempurna jika perjuangan ini menempatkan pembebasan perempuan sebagai salah satu tujuan utamanya. Kedua perjuangan ini tidak boleh dipisahkan, atau yang satu didahulukan daripada yang lain. Keduanya harus berjalan bersamaan dan saling mengisi.

Hanya dengan demikianlah kaum perempuan akan dapat dikembalikan pada posisi terhormat dalam masyarakat – sejajar dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan: ekonomi, sosial dan politik.***

____________

Disadur dari : Ken Budha Kusumandaru

Dalam menyikapi perubahan dewasa ini menuju Papua Baru, beberapa langkah konkrit yang perlu diambil: (a). Kedepan ini orang Papua diberi waktu dan kemerdekaan (diberi perlindungan dengan mencegah orang Non Papua memasuki tanah Papua) untuk membenahi diri dan menginventarisasi potensi dan kekuatan sosial budaya yang dapat mereka gali dan pake sebagai aset dalam proses sebagai subyek pembangunan. (b). Setelah orang Papua diberi kemerdekaan untuk menata diri dan mengembangkan dirinya sesuai dengan budaya dan irama serta kemampuannya. Dalam pemahaman demikian, orang papua indonesia, tidak harus seperti orang Batak Indonesia, atau orang Jawa Indonesia. Dalam taraf kemajuan, tanah dan masyarakat Papua tidak harus disetarakan dengan kemajuan propinsi lain. (c). Mendesak pemerintah untuk membuatkan suatu UU proteksi terhadap tanah dan bangsa Papua. Undang-undang ini bisa menjadi suatu dasar hukum untuk mempercepat proses Papuanisasi dalam segala bidang. (d). Kesepakatan tentang Hakekat UU Pelarangan/Pembatasan orang Non-Papua.

Berangkat dari persoalan yang disebutkan tadi, disini diusulkan agar pemerintah membuat UU khusus yang melindungi tanah Papua dan orang Papua. Hakekata dari UU tersebut misalnya pembatasan terhadap orang Non-Papua yang akan masuk ke tanah Papua. Para Imigran misalnya dituntut memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a). memiliki dana (uang) yang cukup untuk diinvestasikan di Tanah Papua sehingga tidak merebut kesempatan kerja yang seharusnya diberikan kepada orang Papua. (b). Undangan dari LSM, Lembaga Gereja/Agama atau Pemda Papua karena ketrampilan/keahlian yang dimiliki. (c). Alasan kemanusiaan misalnya pengungsi; (d). Anggota di Papua tetapi disertai bukti Dana (Uang) dalam jumlah tertentu untuk menyokong yang bersangkutan sementara berada di Papua.

Sehingga perlu dilakukan perubahan kebijakan pada masa depan berupa larangan atau pembatasan masuk orang Non-Papua yang bermaksud untuk datang ke tanah Papua. Pembatasan ini perlu untuk mematahkan mitos bahwa orang Papua Bodoh dan belum Bisa. Dengan pembatasan ini setiap lembaga baik swasta maupun pemerintah akan menyediakan dana (uang) untuk mengkader SDM orang Papua untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mereka butuhkan. Selama 30 Tahun lebih, semua lembaga di tanah Papua telah memberi lapangan kerja dalam segala bidang kepada pendatang. Sehingga niat Papuanisasi terkandas.

__________

Catatan : Disadur dari  Buku : Menuju Papua Baru – Deiyai/Elsham Papua/Dr.Benny Giay