Upayah Pembasmian Etnis Papua Terus Dipraktekan Oleh Kekuatan Nagara Indonesia

Oleh : Kabar Kampung

PRESS RELEASE
EKNAS FRONT PEPERE PAPUA BARAT

Program pembasmian etnis bangsa Papua oleh negara indonesia melalui kaki tangan besinya, seperti TNI dan Polri terus berlanjut. Mesin-mesin pembatai sudah dan sedang bergerak maju mundur, rudal-rudal pembantai sudah dan sedang diluncurkan disegalah pelosok tanah Papua Barat. Singa mengaung-ngaung mencari mangsa untuk dimangsa; serigala beterbangan kian kemari menghabiskan etnis bangsa Papua Barat.

Salah satu upaya pembasmian orang Papua yang sedang dipraktekan adalah operasi gabungan TNI dan POLRI yang sedang digencarkan di Distrik Tingginambut. Operasi ini tidak hanya ditujukan kepada pimpinan Panglima Jendral Goliat Tabuni, tetapi juga terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya. Lebih lanjut khusus rakyat sipil yang mendiami di wilayah Distrik Tingginambut menjadi sasaran operasi gabungan TNI dan POLRI.

Setelah menyapuh rata beberapa kampung di distrik tingginambut di kabupaten puncak jaya, senin tanggal, 17 mei 2010 operasi tumpas di lakukan di wilayah Yambi. Media massa catak maupun elektronik melansir bahwa pada pukul 12.30 WPB telah terjadi penembakan terhadap salah seorang warga sipil,yang bernama: Werius Telenggen yang adalah salah seorang DPO pada kasus penembakan terhadap dua orang karyawan PT. Modern oleh orang tidak kenal pada beberapa waktu lalu di jalan menuju distrik mewoluk kabupaten puncak jaya.Almarhum di tembak secara tidak bermanusiawi dikediamanya di kampung yambi distrik tingginambut.

Pertanyanya: Apakah Werius Telenggen adalah pelaku, maka harus di tembak mati.Apakah yang di kategorikan dalam DPO itu benar-benar pelaku yang menewaskan dua orang karyawan PT. Modern.Pertanyaan lanjutan; hukum manakah yang di terapkan oleh Negara Indonesia? Apakah hukum rimba, apakah hukum kanibal? Apakah hukum diktator?
Tindakan TNI dan POLRI dalam menembak Werius Telenggen adalah menggunakan hukum rimba; menggunakan hukum kanibal; menggunakan hukum diktator. Jika demikin, slpgan Negara Indoneia adalah Negara hukum dapat pertanyakan dan slogan itu perlu di tinjau kembali, apakah layak dipertahankan atau tidak. Apakah tindakan represi dan penyerangan (operasi militer) yang di kedepankan selama ini adalah menggunakan pendekatan hukum negatif, atau pendekatan hukum rimba.

Yang namanya Negara hukum, Yang kami ketahui adalah bahwa dalam segalah tindakannya mengedepankan upaya hukum, bukan membunuh, bukan menembak, bukan menculik, bukan menyiksa dan bukan meneror. Pembuktian pelangaran peraturan (hukum) yang di lakukan oleh seseorang, bukan ditentukan oleh polisi,bukan ditentukan oleh juga TNI, bukan ditentukan pula oleh jaksa, akan tetapi pembuktian suatu pelangaran kejahatan terjadi dalam proses hukum di meja pengadilan. Jika hakim meyakini bahwa yang bersangkutan melakukan planggaran terhadap peraturan tertentu, maka hanya hakimlah yang menjatukan hukum, bukan main hakim sendiri, apalagi menembak mati seseorang yang belum tentu bersalah.

Dalam pengambilan keputusan hakim pun terkadang menghukum orang yang tak bersalah. Fakta membuktikan bahwa hakim di Indonesia tidak independen. Mereka dapa dikendalikan oleh system Negara; atau dikendalikan oleh uang (KUHP : Kasi Uang Habis Perkara) dengan demikian, fonis yang dijatuhkan oelh hakim pun dapat dipertanyakan : apakah dapat dibayar? Apakah dapat ditekan? Apakah difonis dengan kehendak bebas sesuai keyakinannya.

Adalah tidak dapat dibenarkan TNI dan POLRI menembak mati seseorang hanya dengan berasumsi bahwa yang bersangkutanlah adalah pelaku kejahatan. Jika asumsi atau pengandaian, atau prasangka dikedepankan dalam menangani kasus tertentu, maka apalah artinya slogn Negara Hukum itu; maka apalah artinya adanya polisi, jaksa dan hakim untuk memproses suatu masalah (pelanggaran). Jika tindakan represi dan operasi militer yang dikedepankan dalam menangani kasus tertentu, maka apalah artinya hukum di Indonesia; apalah artinya kitab undang-undang hukum pidana dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Apakah seseorang yang dianggap atau diduga pelaku harus ditembak mati. Misalnya, penenbakan terhadap werius Telenggen, pada beberapa bagian tubuh korban telah dikuliti, diiris, dan ditusuk dengan benda tajam keras. Jika dalam penegakkan hukum di Indonesia inilah yang dikedepankan, maka pertanyaannya adalah : dimanakah rasa kemanusiaan yang adil dan beradap itu, dimanakah keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu, tindakan TNI dan POLRI ini dapat dikategorikan kedalam pelanggaran berat HAM.
Terlepas dari semua praduga (prasangka) bahwa: apakah Werius Telenggen adalah pelaku penembakan, atau apakah Werius Telenggen adalah anggota TPN, atau apakah rakyat biasa yang melakukan kriminal; tetapi camkanlah bahwa Werius Telenggen adalah seorang manusia yang memiliki hak yang tak dapat dicabut oleh siapapun dan oleh kekuatan apapun. Itulah hak asai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang merupakan pemberian Tuhan yang tak dapat diganggu atau dicabut oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun.

Kita bayangkan almahrum yang ditembak mati dengan tidak bermanusiawi itu dijemput di RSUD oleh para Pendeta dan Mahasiswa sekolah alkitab, beserta masyarakat sipil setempat dengan ratap tangis. Jenasanya dibawah ke aula GIDI Mulia dan dimakamkan di komplek aula GIDI pada jam 15:00 WPB pada tanggal 18 Mei 2010. Gereja Papua menangis, alam raya Papua meratap, akar rumput Papua sangat berduka yang mendalam karena almarhum dibunu dengan tidak bermanusiawi oleh kaki tangan neo-kolonial Indonesia.
Banyak rakyat sipil dibantai oleh kekuatan negara di Puncak Jaya, lebih khusus di Distri Tingginambut. Werius Telenggen adalah sala satu dari ribuan orang Papua yang di bantai di puncak jaya, lebih khusus di distrik Tingginambut akibat represi dan operasi militer. TNI dan POLRI hanya mempublikasikan. Kenapa hanya Werius Telenggen saja dipublikasikan oleh TNI dan POLRI yang dilansir dipelbagai media massa? Jawabannya : karena werius adalah DPO yang di duga menembak dua karyawan PT. Modern yang menurut prasangka TNI dan POLRI yang dinyatakan oleh Kombes Agus Riyanto (Kabid HUMAS Polda Papua) yang dimuat di cepos, ia adalah komandan regu OPM di wilayah Yambi dan pelaku positif penembakan tiga karyawan yang meninggal dunia. Adakah proses upayah hukum yang ditempuhlah, akhirnya werius Telenggen dinyatakan sebgai sala satu pelaku penembaka, maka ia pantas ditembak mati dengan cara yang tidak bermanusiawi? Inilah hukum rimba diperlakukan, alias hukum kanibal yang dipraktekan.

Publikasi besar-besaran yang dilakukan oleh TNI dan POLRI melalui media massa cetak maupun elektronik terkait penembakan Werius hanya untuk mencapai dua kepentingan yakni : pertama, adalah suatu upayah untuk menyembuyikan operasi militer gabungan TNI dan POLRI di Puncak Jaya, lebih khusus distrik tingginambut yang menyapuh bersih beberapa kampung, dimana ternak, rumah-rumah dan tanaman mereka dibasmi, dibunuh dan dibakar; serta rakyat sipil ditembak mati dan diusir dari kampung halamannya; kedua, adalah cara mereka untuk menyatakan kepada publik bahwa TNI dan POLRI mapuh menembak mati DPO dugaan penembakan terhadap dua karyawan PT. Modern yang menurut dugaan TNI-POLRI adalah anggota TPN.

Terkait komentar KABID HUMAS POLDA Papua (Kombes Agus Ryanto) yang dilansir beberapa media, seperti cepos dan papua pos tertanggal 19 Maret 2010 bahwa “situasi puncak jaya kondusif” adalah suatu kebohongan publik. Karena di puncak jaya, lebih khusus distrik tingginambut berada dibawa tekanan represi militer. Masyarakat sipil pada umumnya di puncak jaya, lebih khusus di distri tingginambut sedang berada dalam ancaman dantekanan, singkatnya rakyat sipil berada dalam keadaan terdesak dan terancam haka-hak dasarnya, terlebih hak hidupnya, maka TNI dan POLRI identik dengan pakar makan tanaman; itu artinya: bukan sebagai pelindung, bukan lagi penggayom, tetapi perusak, peneror, penyiksa, pemerkosa, pembunuh dan pemeras.

Mengikat puncak jaya, lebih khusus di distrik tingginambut rakyat sipil berada dalam bahaya ancaman dan tekanan, terlebih hak hidupnya semakin terancam, maka kami menyatakan dengan tegas bahwa: (1). operasi militer yang mengorbankan rakyat sipil tak dapat dibenarkan, maka segerah hentikan operasi militer dan menarik pasukan TNI dan POLRI dari wilayah distrik tinggimbut (2). Mendesak DPRP pada hari senin, tanggal 24 Mei segera memfasilitasi AUDIENSI dengan KAPOLDA dan PANGDAM XVII cenderawasih dengan melibatkan MRP, pemda puncak jaya; pemda provinsi; toko agama, LSM toko masyarakat, toko pemuda, toko mahasiswa, toko perempuan dan aparat TNI, POLRI, jaksa, dan intansi lain yang dianggap perlu untuk membahas fenomena tragedi berdarah yang melanda puncak jaya, lebih khusus distrik tingginambut.

“Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang”.