Budak-Budak Kolonial

Oleh : Kabar Kampung

Budak – Budak Kolonial Atau Pejabat

Orang-orang Asli Papua yang menjadi pejabat diberbagai tingkatan, baik eksekutif,legislatif dan beberapa orang di yudikatif sesungguhnya belum menyadari diri mereka sendiri. Mereka hanya dijadikan tameng atau topeng atau lebih tepat adalah budak-budak bangsa kolonial. Keberadaan orang-orang asli Papua sebagai budak-budak bangsa kolonial belum pernah membawah manfaat bagi orang-orang asli Papua. Mereka-mereka ini menjadi Gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Bupati dan wakil bupati, Ketua DPRD/P, wakil dan Anggota DPRD/P Jakarata.

Mereka tidak menyadari bahwa waktu mereka,tenaga mereka,uang mereka,pikiran mereka terbuan dipasawat, dihotel di Jakarta,pertemuan-pertemuan di Jakarta. Mereka tidak ada waktu untuk melakukan kunjuangan pelayanan ke kampung-kampung untuk melihat kondisi kesehatan dan kehidupan taraf ekonomi serta pendidikan masyarakat yang menjadi tugas dan tangung jawab utama mereka. Terjadi pembiaraan dan pengabaian dalam kehidupan yang memprihatinkan. Ironis benar, pejabat-pejabat orang-oran asli Papua benar-benar menjadi bagian dari orang-orang Melayu, Indonesia yang menindas, memperbudak, dan memusnahkan orang-orang asli Papua dengan berbagai bentuk program penipuan, pembohongan, diskriminatif dan eksploitatif di tanah Papua.

Pelanggaran Hak Asasi Orang Papua Dalam Hak Harta Benda

Yang dimasud harta benda itu adalah kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Perut Bumi Papua, tanah Papua, Gunung Papua, pohon-pohon Papua, rotan-rotan di hutan Papua, ikan-ikan dan buaya-buaya di dalam air Papua. Tanah orang Papua yang dirampas atas nama pembangunan nasional dengan program “TRANSMIGRASI”. Atau pemindahan kelebihan penduduk orang indonesia ke tanah Papua. Orang-orang Melanesia di Papua Barat sudah kehilanan banyak tanah dan seluruh yang ada diatas dan di dalamnya. Orang Papua telah menjadi (homeless) yang tidak memiliki apa-apa lagi.

Dikemudian hari orang Papua sadar atau tidak sadar, jika keadaan ini berlanjut maka 20 sampai 50 tahun ke depan bangsa Papua nasibnya tidak jauh berbeda atau lebih buruk dari pengemis-pengemis di emperan jalan dan dibawah kolong jembatan di Pualau Jawa, sulawesi dan Kota besar lainnya di dunia.

Jika orang Papua harus menjadi tuan di negeri mereka maka sepatutnya, atau selayaknya roda perekonomian dari tingkat menengah sampai tingkat tinggi paling tidak 75% dikendalikan dan dikuasai oleh bangsa Papua, bukan saudara-saudara kita dari Sumatera, Jawa dan Sulawesi diatas tanah Papua dari Sorong sampai dengan Merauke. Ada dua hal yang dapat kita kritisi disini yang seharusnya pengusaha dan pemerintah lakukan terhadap bangsa Papua bagian dari NKRI dan di atas tanah yang diklaim NKRI sebagai wilayahnya dalam berbagai lapangan usaha yang dikelolah oleh swasta atau pemerintah.

Jika bangsa Papua dapat menguasai roda ekonomi di seluruh dataran papua

Roda ekonomi yang fital seperti pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan bangunan di toko-toko seperti di sepanjang Jl. Percetakan Jayapura, sepanjang Jl. Ahmad Yani, sepanjang Jl. Kelapa Dua Entrop, sepanjang Jl. Abe-jayapura, sepanjang Jl.Abe-sentani di kota Jayapura dalam dunia usaha seperti yang kita saksikan dikelolah oleh saudara-saudara kita dari luar Papua itu sepatutnya dikuasai oleh Bangsa Papua. Sayangnya, bangsa Papua tidak dididik, tidak diberdayakan, tidak diasah skillnya sehingga bangsa Papua dapat menjadi konsumen terbesar di Papua sementara oran lain yang memperoleh pendapatan cukup tinggi (high income) dari usaha-usaha tersebut.

Dalam perusahan-perusahan besar milik asing maupun, milik swasta dalam negeri, BUMD dan BUMN pemimpin atau pengambil kebijakan (policy) bukan bangsa Papua melainkan suku bangsa atau etnis lain pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua. Kalaupun ada orang Papua yang bekerja di sana jumlahnya tidak seberapa dari Populasi penduduk asli Papua hanya satu jutaan ini. Jika demikian dapat anda bayangkan apa nasib mereka nanti 20 atau 50 tahun yang akan datang? Paling tidak mereka menjadi masyarakat Marjinal, menjadi orang Pinggiran, menjadi penonton diatas tanah airnya sendiri. Kesejahteraan suatu suku bangsa atau etnis dapat diukur dengan tinkat pendapatan perorangan atau tingkat pendapatan satu keluarga sesuai dengan stardar upah minimum regional. Atau lebih, dalam rangka menjamin kebutuhan keluarga akan pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang baik. Namun hal itu dapat dijumpai hanya sedikit orang Papua yang barangkali menikmati apa yang disebut dengan kesejahteraan ekonomi menengah dan ekonomi tinggi. Dalam pengertian kualitas harapan hidup dan juga yang juga berpengaruh pada tingkat harapan hidup yang tinggi dimanan orang berkecukupan mempunyai peluang menjaga kesehatan mereka lebih baik daripada yang orang miskin.

Contoh kasus, ada seorang wanita pedalaman yang sedang kuliah disalah satu kampus di kota Jayapura, dia sakit yang cukup serius oleh karena itu dia dinawah oleh teman-temannya ke rumah sakit Abepura untuk diperiksa. Sesudah dokter memeriksa di ruang UGD (unit gawat darurat) dia dinyatakan tidak bisa dirawat di Rumah sakit ini oleh karena penyakitnya tidak dapat ditemukan. Lalu dengan mudah saja sang dokter berkata mungkin ini buatan orang. Teman-temannya langsung percaya begitu saja oleh karena kalimat itu datang dari dokter pada waktu itu, sehingga yang bersangkutan dibwah pulang ke rumah. Ini adalah salah satu contoh bahwa yang layak mnedapat perawatan yang baik di Papua adalah orang-orang yang tingkat pendapatannya lebih tinggi dari masyarakat biasa.

Pemekaran Propivinsi Dan Kabupaten Adalah Alat Provokasi Orang Indonesia

Pemikiran dan gaya lain yang perlu dikritisi adalah pembentukan provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dan beberapa Kabupaten adalah alat provokasi orang Indonesia. Ini potensi konflik sangat subur bagi orang Papua yang pro-pemekaran dan yang kontra-pemekaran. Tetapi, atas berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga semua upaya, siasat dan provokasi itu dikelolah, dikawal dengan baik supaya semua permasalahan penderitaan, cucuran darah dan tetesan air mata umat Tuhan di Tanah Papua selama 43 tahun dapat diatasi dengan bermartabat dan manusiawi oleh orang-orang Papua sendiri.

Disadur dari : Deiyai/Socrates Sofyan Yoman